KARO, l Deraphukum.click l
Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karo, Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP, M.M., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektor terkait Pelaksanaan Program Universal Health Coverage (UHC) Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, bertempat di Ruang KCC Kantor Bupati Karo, pada Selasa (10/02/2026).
Rapat koordinasi ini diselenggarakan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya terkait penghapusan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) di Provinsi Sumatera Utara yang berdampak pada keluhan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. Selain itu, Rakor ini juga bertujuan untuk menjamin sinkronisasi serta keberlanjutan anggaran Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten/kota.
Pada rapat tersebut disampaikan bahwa capaian per 1 Februari 2026 menunjukkan sebanyak 168.748 Peserta pengalihan PBPU BP Pemda aktif Kabupaten/kota ke PBI JK, serta 39.541 Peserta pengalihan PBPU BP aktif Provinsi Sumatera Utara ke PBI JK. Pengalihan ini dilakukan melalui mekanisme penggantian Peserta PBPU BP Pemda (Provinsi dan Kabupaten/kota) yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
Selanjutnya, untuk menjamin keberlanjutan kepesertaan JKN, Pemerintah Daerah didorong untuk memaksimalkan data Peserta pengganti yang bersumber dari: (a) Peserta PBI JK yang telah dinonaktifkan, (b) Peserta Non JKN, serta (c) Peserta PBPU menunggak, dengan tetap memperhatikan pemenuhan persyaratan administrasi kepesertaan PBPU yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
Pemerintah Kabupaten Karo menyatakan komitmennya untuk mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam optimalisasi Program UHC, sekaligus memastikan masyarakat Kabupaten Karo tetap memperoleh akses layanan kesehatan yang berkesinambungan dan berkualitas.
(Asrul S)
