BANDUNG, | Deraphukum.click | Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menandatangani nota kesepahaman dengan berbagai perguruan tinggi guna mempercepat pengentasan kemiskinan di Jawa Barat. Hal itu dilakukan agar program yang diberikan lebih terarah, terpadu, berkelanjutan dan efektif sehingga kesejahteraan sosial meningkat secara signifikan.
“Kita tahu universitas itu punya lembaga pengabdian masyarakat. Dan memang banyak sekali yang sudah mereka lakukan. Kalau sebelumnya kita sama-sama, kita ingin sekarang ini kerja sama. Kemudian nanti direncanakan dengan baik, sesuai dengan kajian yang perguruan tinggi lakukan. Lalu kemudian kita susun intervensinya, dampingannya itu berkelanjutan,” kata Gus Ipul saat memaparkan rumusan kerja sama yang akan dijalin bersama perguruan tinggi di Bandung.
*Perguruan tinggi tersebut yaitu:
Institut Teknologi Bandung,
Institut Pertanian Bogor,
Universitas Padjadjaran,
Universitas Pendidikan Indonesia,
UIN Sunan Gunung Djati Bandung,
Universitas Siliwangi Tasikmalaya,
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi,
Universitas Pasundan Bandung,
Universitas Islam Bandung,
Universitas Khatolik Parahyangan Bandung,
Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, dan
Universitas Maranatha Bandung.
Gus Ipul memberikan contoh bentuk kerja sama yang dilakukan adalah dengan mengerahkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kampus dapat berfokus di satu desa.
“Kita mulai dari memilih satu desa yang tinggi jumlah masyarakat miskin dan miskin ekstremnya, setelah itu kita akan susun rencana intervensi secara bersama-sama,” kata Gus Ipul.
Sejalan dengan hal itu, Guru Besar Fakultas Teknik Industri ITB, Prof. Dr. Ir. Lienda Aliwarga, M.Eng menyampaikan pihaknya telah melakukan kegiatan yang bersifat pemberdayaan kepada masyarakat dengan menciptakan ekonomi sirkuler di daerah peternakan sapi Desa Jayagiri, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat.
“Melalui pemberdayaan sirkuler seperti pengeringan dan pengolahan pangan daun stevia, pengeringan lemon, dan pengolahan kotoran sapi menjadi biogas. Itu semua bisa menggerakan ekonomi lokal setempat,” kata Lienda.
Menurut Gus Ipul, dalam praktiknya, terdapat program potensial yang dapat dikolaborasikan bersama perguruan tinggi yaitu program Kampung Anti Miskin dan Sekolah Rakyat. Khusus pada Program Kampung Anti Miskin, Gus Ipul menekankan program akan difokuskan pada target penurunan kemiskinan ekstrem yang terdapat di Jawa Barat.
“Sebanyak 52,45 persen penduduk miskin berada di tiga provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kalau kita bisa menurunkan kemiskinan di tiga provinsi itu, termasuk Jawa Barat, kemiskinan nasional bisa diturunkan sebesar 50 persen,” kata Gus Ipul.
Ia menambahkan, secara nasional, target kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen secepat-cepatnya dapat dicapai di tahun 2025, dan selambatnya di tahun 2026. Oleh karena itu, menjadi hal yang krusial untuk mewujudkan kolaborasi bersama perguruan tinggi dalam menjalankan program-program pengentasan kemiskinan di Jawa Barat.
“Bisa melalui pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat, itu semua terencana dengan baik. Sehingga kita ingin paling tidak di desa itu tidak ada lagi orang yang nganggur, tidak ada lagi yang miskin. Karena semua kreatif, semua memanfaatkan sumber daya yang ada,” ucap Gus Ipul.
Gus Ipul juga berpesan agar program yang terlaksana dapat berkelanjutan sehingga benar-benar bisa mewujudkan kampung yang mandiri. Ia turut mengingatkan kerja sama yang terbangun harus tetap berada pada koridor yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan serta bersifat mengintegrasikan program pemerintah dan nonpemerintah.
“Ga usah pakai ego sektoral karena itulah yang menghambat kerja kita selama ini. Mari kita gempur sama-sama,” ucap Gus Ipul.
Dalam acara penandatangan di kampus Polteksos tersebut, hadir pula dari Pemerintah Daerah Provinsi Jabar yang diwakili oleh Asisten Pemkesra Dedi Supandi dan Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Jabar Andrie Kustria Wardana.
*Editor: Humas Jabar*
(D.Ferdy-Kaperwil.Jabar)
