KARAWANG, JAWA BARAT | Deraphukum.click | Menanggapi pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menyebut tidak perlu lagi media atau wartawan, Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Karawang, Syuhada Wisastra menyampaikan sikap tegas dan kritis, di acara diskusi santai dan sehat serta penyataan sikap semua wartawan sekabupaten Karawang bertempat di Lapak Ngopi, Senin Sore 7/11/2025.
“Pernyataan Gubernur Jabar sangat kami sayangkan. Itu bukan sekadar ucapan, tapi bentuk pengingkaran terhadap demokrasi dan pelecehan terhadap profesi wartawan. Jika media dianggap tak perlu, maka siapa yang akan mengawal jalannya pemerintahan? Siapa yang menjadi penghubung antara suara rakyat dan pemegang kekuasaan?”tegas Syuhada.
Menurut Syuhada Wisastra, media bukan hanya penyampai informasi, melainkan pilar demokrasi yang keempat, sejajar dengan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam sistem demokrasi, kekuasaan yang tidak dikontrol oleh media cenderung menjadi otoriter dan tidak transparan.
“Kami di IWO Indonesia Karawang berdiri bukan untuk ikut euforia, tetapi menjaga marwah profesi. Media sosial tidak bisa menggantikan wartawan. Kita punya sistem verifikasi, kode etik jurnalistik, dan pertanggungjawaban yang jelas. Sementara konten di media sosial bisa dimanipulasi siapa saja, kapan saja, tanpa akurasi dan tanggung jawab.”lanjutnya.
IWO Indonesia Karawang juga menegaskan bahwa wartawan tidak sedang mencari panggung atau perhatian, melainkan menjalankan amanat Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Kami tidak benci Dedi Mulyadi, tapi Gubernur seharusnya membangun sinergi dengan insan pers, bukan malah menciptakan jarak dan stigma. Jika kepala daerah mulai menyepelekan media, maka ini preseden buruk bagi masa depan kebebasan pers di Indonesia,”ujar Syuhada Wisastra.
IWO Indonesia Karawang menyatakan solidaritasnya kepada rekan-rekan jurnalis di Kabupaten Karawang yang telah menyuarakan keprihatinan secara tertib dan bermartabat.
“Kami mendukung penuh sikap seluruh organisasi media di Karawang yang hari ini hadir dalam menyatakan sikap. Ini bukan soal daerah, ini soal harga diri profesi dan kelangsungan demokrasi kita.”tegas Syuhada.
Sebagai penutup, Syuhada Wisastra menyerukan agar Gubernur Dedi Mulyadi segera memberikan klarifikasi dan menunjukkan sikap terbuka terhadap media, bukan menutup ruang komunikasi yang sehat.
“Kami bukan musuh kekuasaan. Kami mitra kritis. Hormati pers, maka demokrasi akan hidup. Abaikan pers, maka lahirlah rezim yang tertutup dan penuh ilusi.”pungkasnya.(Red)
