NASIONAL | Deraphukum.click | – Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, menggelar pertemuan bersama Komisi III DPRD Jawa Barat pada Rabu (12/2) membahas permasalahan yang terjadi di sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam pertemuan tersebut, Dedi menekankan pentingnya profesionalisme dan transparansi dalam pengelolaan BUMD demi meningkatkan kinerja perusahaan daerah.
Dedi Mulyadi secara tegas mengusulkan audit menyeluruh oleh tim auditor internasional bagi seluruh BUMD yang bermasalah.
“Saya ingin semuanya profesional. Nanti kita sepakati bersama Komisi III DPRD Jabar bahwa seluruh BUMD yang bermasalah akan diaudit oleh auditor internasional. Kita harus melaksanakan seluruh kesimpulan dari hasil audit tersebut,” ujar Dedi.
Dedi menilai bahwa pengawasan independen dari auditor berpengalaman sangat diperlukan agar hasil evaluasi benar-benar objektif. Ia bahkan meminta anggaran khusus untuk proses audit tersebut. “Penyakit tidak boleh didiagnosa oleh diri kita sendiri. Jika tidak diatasi dengan benar, masalah ini akan terus berlarut,” tegasnya.
Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Jabar, Nainggolan, menyoroti lemahnya pengelolaan BUMD yang terlihat dari minimnya tanggung jawab komisaris dan direksi. “Saya sudah lima tahun di Komisi III, dan masalah BUMD ini terus terjadi. Banyak yang tidak serius dalam mengelola perusahaan, dan seharusnya ada evaluasi ketat untuk mereka yang tidak mampu memberikan dividen,” ungkap Nainggolan.
Ia menyebutkan bahwa dari 41 BUMD yang ada, jika dikelola dengan benar, seharusnya dapat menjadi sumber pendapatan daerah yang signifikan. “Selama ini kesan di masyarakat, pemerintah hanya pintar membelanjakan anggaran, tapi tidak pandai meningkatkan pendapatan. Jika ini dibiarkan, akan sangat berat bagi pembangunan daerah,” tambahnya.
(Lukmanul Hakim)
