KABUPATEN BEKASI,JABAR | Deraphukum.click | – Persoalan banjir di Kp. Ceger, RT 001/003, Desa Sukadarma, Kecamatan Sukatani, kembali mencuat setelah viral di media sosial, Warga menyoroti kepemimpinan Kepala Desa Sukadarma yang dinilai lalai dalam menangani permasalahan ini.
Banjir yang sudah terjadi selama puluhan tahun semakin memburuk akibat sistem drainase yang tidak berfungsi dengan baik, Meski keluhan telah berulang kali disampaikan, hingga kini belum ada solusi konkret yang diterapkan oleh pemerintah desa. Warga pun semakin geram karena Kepala Desa Sukadarma dinilai tidak memberikan perhatian serius terhadap masalah ini.
Warga mendesak perbaikan drainase secara menyeluruh.
Sejumlah warga menegaskan bahwa penanganan banjir tidak bisa dilakukan hanya dengan menyedot air menggunakan mesin diesel. Mereka meminta solusi yang lebih komprehensif, seperti perbaikan drainase secara menyeluruh agar banjir tidak terus berulang setiap kali hujan deras melanda.
Kami butuh solusi nyata, bukan sekadar penyedotan air yang sifatnya hanya sementara. Kalau drainasenya tidak diperbaiki, banjir akan selalu kembali, ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Selain itu, warga juga mempertanyakan transparansi anggaran desa, khususnya terkait rehabilitasi infrastruktur dan drainase. Mereka mendesak Kepala Desa untuk menjelaskan secara terbuka penggunaan anggaran tahun 2023-2024, karena hingga kini tidak ada alokasi dana yang jelas untuk perbaikan drainase di wilayah mereka.
Kepala Desa Sukadarma dituding menghindari konfirmasi.
Ketika awak media Deraphukum.click mencoba meminta klarifikasi, Kepala Desa Sukadarma justru menghindari konfirmasi. Sikap ini semakin memicu kekecewaan warga, yang merasa tidak didengar dan diabaikan oleh pemimpin desa mereka.
Kami sudah cukup bersabar. Jika pemerintah desa tidak segera bertindak, kami akan terus bersuara sampai ada tindakan nyata, ujar warga lainnya.
Tuntutan warga adalah perbaikan drainase secara menyeluruh, bukan sekadar penyedotan air yang hanya memberikan solusi sementara. Mereka juga menuntut transparansi anggaran desa, khususnya dana rehabilitasi drainase tahun 2023-2024 yang hingga kini tidak terlihat manfaatnya bagi warga. Selain itu, warga berharap Kepala Desa bertanggung jawab dan lebih terbuka dalam menjawab keluhan masyarakat, bukan malah menghindar dari media dan warga.
Banjir yang terus terjadi di Kp. Ceger bukan hanya permasalahan infrastruktur, tetapi juga menyangkut hak dasar warga untuk mendapatkan lingkungan yang layak dan sehat. Jika pemerintah desa tidak segera bertindak, bukan tidak mungkin permasalahan ini akan berlanjut ke tingkat yang lebih tinggi, baik dalam bentuk aksi warga maupun laporan resmi ke instansi terkait.
Masyarakat kini menunggu langkah nyata dari Kepala Desa Sukadarma. Akankah ia tetap diam atau mulai bergerak untuk menyelesaikan permasalahan yang telah mengganggu warganya selama puluhan tahun?
(Red)
