Tanjungpinang, | Deraphukum.click | Jarum jam telah melewati pukul 12.00 siang, batas waktu yang sebelumnya disampaikan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun hingga tenggat berlalu, tidak ada klarifikasi resmi, tidak ada pernyataan lanjutan, dan tidak terlihat langkah administratif dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Riau yang sebelumnya berjanji menyampaikan persoalan tersebut kepada pimpinan daerah.
Di saat yang sama, Surat Nomor B/100.3.12.10/68/DISPAR/2026 yang diterbitkan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau tetap berada dalam status yang menggantung. Surat itu belum dicabut secara eksplisit, meskipun telah muncul kebijakan pengalihan lokasi kegiatan melalui dokumen administratif baru. Situasi ini memperpanjang polemik yang kini tidak lagi sekadar menyangkut kegiatan bazar Ramadan, melainkan menyentuh persoalan lebih mendasar: kepastian hukum dan integritas tata kelola administrasi negara.
Di ruang publik, pertanyaan berkembang semakin tajam. Publik tidak lagi hanya menanyakan substansi kebijakan, tetapi mulai mempertanyakan alasan di balik sikap diam birokrasi. Apakah yang terjadi merupakan kehati-hatian administratif, kekeliruan teknis, atau justru indikasi persoalan yang lebih kompleks di balik proses pengambilan keputusan?
Pakar Hukum Administrasi Negara, menilai keadaan tersebut berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum yang serius. Menurutnya, dalam rezim hukum tata usaha negara, sebuah keputusan administratif tetap memiliki kekuatan hukum sepanjang tidak dicabut atau dibatalkan secara sah.
“Dalam konstruksi hukum administrasi, keberlakuan sebuah keputusan tidak bergantung pada apakah kebijakan itu masih dijalankan di lapangan. Selama tidak ada pencabutan eksplisit, keputusan tersebut secara normatif tetap hidup. Di sinilah risiko sengketa muncul,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pengalihan kebijakan tanpa klausul pencabutan dapat menimbulkan dualitas interpretasi hukum. Kondisi seperti ini, menurutnya, sering menjadi pintu masuk gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena pihak yang merasa dirugikan memiliki dasar untuk mempertanyakan legalitas keputusan.
Pandangan serupa disampaikan Guru Besar Hukum Tata Negara, Prof. Dwi Ratnasari, yang menekankan bahwa persoalan utama bukan sekadar sah atau tidaknya surat, melainkan kualitas akuntabilitas publik. Ia menilai transparansi merupakan unsur esensial dalam menjaga legitimasi pemerintahan.
“Dalam negara hukum demokratis, kebijakan yang menimbulkan kontroversi harus dijelaskan secara terbuka. Ketika pemerintah memilih diam, ruang tafsir publik akan diisi oleh spekulasi. Itu berbahaya bagi kepercayaan masyarakat,” katanya.
Menurutnya, pencabutan keputusan administratif bukanlah bentuk kelemahan institusi, melainkan bagian normal dari mekanisme koreksi pemerintahan modern. Justru ketidakjelasan sikap dapat memunculkan kesan bahwa pemerintah ragu terhadap keputusan yang dibuatnya sendiri.
Polemik semakin sensitif setelah muncul penyebutan keterlibatan sponsor kegiatan, termasuk nama Bank Indonesia, dalam diskursus publik. Sejumlah ahli menegaskan bahwa dukungan sponsor tidak memiliki relevansi terhadap legalitas keputusan tata usaha negara. Namun, keterkaitan antara kebijakan pemerintah, pelaksanaan kegiatan, dan dampaknya terhadap pelaku UMKM lokal dapat memunculkan persepsi konflik kepentingan apabila tidak dijelaskan secara transparan.
Pengamat kebijakan publik, menilai persoalan ini telah bergeser dari konflik administratif menjadi krisis persepsi publik.
“Publik tidak membaca dokumen hukum secara detail. Yang mereka lihat adalah pemerintah terlihat tidak tegas terhadap dokumen yang dipermasalahkan masyarakat. Dalam tata kelola modern, persepsi inkonsistensi bisa lebih merusak daripada kesalahan kebijakan itu sendiri,” ujarnya.
Dari perspektif hukum pidana administrasi, pakar hukum pidana Prof. Hendra Kurniawan menjelaskan bahwa tidak setiap kesalahan administratif otomatis menjadi tindak pidana. Namun persoalan dapat berubah arah apabila ditemukan unsur penyalahgunaan kewenangan atau keputusan yang diambil dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian sehingga menimbulkan kerugian publik.
“Hukum pidana baru masuk apabila ada indikasi penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan yang disengaja, atau kerugian yang nyata. Tetapi sengketa administrasi sering menjadi pintu awal untuk menguji apakah proses pengambilan keputusan dilakukan secara benar,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa sikap diam pejabat publik dalam situasi kontroversial justru berisiko memperbesar tekanan hukum, karena ketiadaan penjelasan dapat ditafsirkan sebagai ketidakmampuan mempertanggungjawabkan kebijakan secara administratif.
Di kalangan pelaku UMKM, situasi ini menimbulkan ketidakpastian psikologis dan ekonomi. Mereka menilai persoalan bukan lagi sekadar lokasi kegiatan, tetapi menyangkut rasa aman dalam menjalankan usaha di ruang publik yang dikelola pemerintah.
Sementara itu, pengamat tata kelola pemerintahan menilai polemik Surat 68 kini telah berubah menjadi ujian integritas birokrasi daerah. Dokumen administratif yang seharusnya menjadi instrumen kepastian justru berkembang menjadi sumber kontroversi berkepanjangan.
Jika tidak segera diselesaikan melalui langkah administratif yang tegas dan transparan, para ahli memperkirakan polemik ini berpotensi berlanjut ke ranah hukum melalui gugatan PTUN, pemeriksaan internal inspektorat, hingga pengawasan politik oleh DPRD.
Pada akhirnya, pertanyaan yang tersisa di ruang publik bukan lagi sekadar apakah kebijakan tersebut benar atau salah. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah pemerintah memiliki keberanian administratif untuk menutup ruang ketidakpastian yang terus melebar.
Sebab dalam pemerintahan modern, legitimasi tidak hanya lahir dari kewenangan menandatangani keputusan, tetapi dari kesediaan mempertanggungjawabkannya di hadapan publik. (Nursalim)
