KOTA SUNGAI PENUH | Deraphukum.clik |Gabungan ormas dan lsm gelar aksi damai di depan kantor dinas kesehatan kota sungai penuh terkai pungli yang dilakukan dirut RSUD mh thalip kota sungai penuh pada hari rabu(19/2/2025) .
Dalam orasinya ketua lembaga anti korupsi Indonesia (laki) menyampaikan terkai besar nya biaya kir kesehatan bagi calon pppk.
Kami sangat menyayangkan atas perilaku oknum_oknum nakal, terutama dirut RSUD yang dinilai telah membebankan masyarakat dengan melakukan pungli terkait penerimaan pppk kmaren yang tidak singkron dengan perwakilan dan perda “ungkap nya di depan kantor dinkes.
Nazardin dalam orasinya yang berapi _api menyampaikan agar dirut RSUD mh thalip deby zastika diberikan berupa sangsi tegas tidak hanya sekedar teguran tertulis saja dan kami mintak pihak berwenang untuk segera bertindak agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi.
Sedangkan kepala dinas kesehatan kota sungai penuh damhur dalam sangahanya menyampaikan kalau persoalan keuangan RSUD , dinkes tidak bisa berbuat banyak,
Harapan kami supaya tidak adanya aksi di kantor kami karena kami sangat malu terkait keuangan rumah sakit umum daerah dinkes tidak punya hak untuk itu karena mereka mengatur keuangan sendiri sesuai blud dan ada baik ya kita laksanakan hering saja nanti sebutnya.
Berpedoman pada pp no 27 tahun 2019,dirut RSUD bertanggung jawab Menyampaikan laporan keuangan yang di sajikan dalam bentuk laporan keuangan dinas kepada penyelenggara urusan dibidang kesehatan yakni dinkes daerah ungkap ( tim )
(Redaksi)