PURWAKARTA | Deraphukum.clik | Setelah edisi Berita sebelum nya yang di tayangkan redaksi Media derap hukum.clik dengan judul kinerja kemenag kabupaten Purwakarta di pertanyakan. “akhirnya di respon oleh pihak kemenag kabupaten Purwakarta atas kebijakan sekolah MIN 1 Purwakarta yang membeban biaya terhadap orang tua siswa atas pembangunan kelas sebesar Rp 320.000 setiap siswa.
Agus saat menjabat sebagai kasubag TU pada saat ajaran tahun 2023/2024 memaparkan saat di sambangi di ruang kerja(30-desember 2024) bahwa”adapun kebijakan tersebut adalah tentu tanggung jawab sekolah.karena setahu saya dana pembangunan sekolah itu bukan bersumber dari dana pemerintah,jadi dalam pengawasan silahkan ke komite dan kepala sekolah”Tutur nya.
Terkait bantuan pemerintah untuk jalur kemenag pada tahun ajaran 2023/2024 belum ada di anggarkan oleh kemenag pusat.
Agus yang saat ini menjabat sebagai kasi ponpres kemenag kabupaten Purwakarta menambah”kalau untuk tahap dunia pendidikan tentulah peran serta masyarakat juga di butuhkan demi kelancaran bersama.
Apakah itu termasuk dalam kategori pembangunan adalah tanggung jawab orang siswa dan aturan nya bagaimana?ketika wartawan Media ini mengupas terkait dasar struktur dalam aturan”Agus menjelaskan,yang pasti itu juga adalah termasuk peran serta masyarakat dan orang tua”jelas nya.
Sampai Berita ini di turunkan, wartawan media ini belum dapat informasi dari kemenag propinsi ataupun pusat terkait penjelasan mantan kasubag yang saat ini menjabat kasi ponpres kemenag kabupaten Purwakarta apakah untuk ajarana tahun 2023/2024 kabupaten Purwakarta belum menerima kucuran anggaran dari pemerintah untuk berbagai aspek khusus rehap fisik sekolah tingkat MIN.
(Kabiro)
