KOTA BANDUNG, JABAR | Deraphukum.click | Tahun 2024 menjadi tahun yang penting bagi Jabar karena ada dua hajat politik besar yang digelar yakni Pemilu Presiden dan Legislatif serta Pemilu Gubernur dan Pemilu Bupati/wali Kota.
Pemilu Presiden dan Legislatif digelar satu paket pada 14 Februari, serta Pemilu Gubernur dan Bupati/Wali Kota digelar serentak pada 27 November.
Pada Pemilu Presiden terpilih Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024 – 2029. Sedangkan pada Pemilu Legislatif, Partai Golkar mendapatkan suara terbanyak dengan 4.292.082 suara, disusul Gerindra 4.197.376 suara, dan Partai Keadilan Sosial 3.505.195 suara.
Sementara pada Pemilu Gubernur, pasangan Dedi Mulyadi – Erwan Setiawan memperoleh 14.130.192 suara atau sekitar 62 persen dari total pemilih di Jabar, dan menang di 27 kabupaten kota, “ujarnya. pada Senin, (20/01/2025)
Dengan tidak adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi, pasangan Dedi – Erwan ditetapkan sebagai pemenang pemilu dan akan dilantik sebagai Gubernur/Wakil Gubernur Jabar periode 2024-2029 pada Februari 2025.
Jabar sendiri merupakan barometer keberhasilan pemilu di Indonesia. Selain sebagai penyangga Ibu Kota Negara, Jabar memiliki jumlah pemilih terbanyak dengan 35.714.901 pemilih dengan jumlah tempat pemungutan suara 73.835 TPS.
Sementara pada Pemilu Gubernur serta Bupati/Wakil Bupati, Jabar lagi – lagi menjadi provinsi dengan DPT terbanyak 35.925.960 pemilih dengan 73.862 TPS.
Jumlah DPT Pilkada Serentak meningkat sedikit dari DPT pada Pilpres/Pileg karena setelah 14 Februari ada penambahan jumlah pemilih pemula.
Secara umum pelaksanaan dua pemilu akan di Jabar berjalan dengan aman dan kondusif. Pemda Provinsi Jabar bersama unsur Forkopimda (TNI/Polri, Kejaksaan, Pengadilan, dan instansi vertikal lain) telah menandatangani Jabar Anteng atau Aman Netral Tenang.
Jabar Anteng sendiri mengandung makna bahwa pemilu di Jabar meskipun warganya memiliki perbedaan dalam pandangan politik dan pilihan, namun tidak sampai menimbulkan friksi dan perpecahan yang mengganggu stabilitas dan kondusivitas daerah.
Dengan Jabar Anteng, Pemda Provinsi bersama seluruh instansi pemerintah sepakat untuk netral dalam semua tahapan pemilu, apalagi sampai mengintervensi penyelenggara pemilu.
Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin mengapresiasi kinerja ASN Pemda Provinsi yang telah sukses menjaga netralitas dan ketertiban selama pelaksanaan pemilu di Jabar, khususnya yang terbaru Pilkada Serentak.
“Alhamdulillah Pilkada Jawa Barat telah berjalan dengan lancar dan sukses. Saya sangat mengapresiasi kinerja seluruh ASN yang telah menjaga netralitas dan keamanan selama proses tersebut,” ujat Bey Machmudin saat Apel Pagi di halaman depan Gedung Sate, Kota Bandung.
“Kini, saatnya kita kembali fokus pada tugas utama kita, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tambahanya.
Ketua KPU Jabar Ahmad Nur Hidayat menyatakan, proses rekapitulasi Pemilu di Jabar berjalan lancar dan tidak ada gangguan. Namun menjadi catatan khusus di Pilkada, partisipasi dalam Pemilihan Gubernur tercatat 65,97 persen.
Angka tersebut sejalan dengan jumlah total surat suara yang masuk hanya mencapai 23,70 juta dibandingkan total daftar pemilih tetap (DPT) di Jabar sebesar 35,92 juta orang.
”Penghitungan lancar, tidak ada (gangguan) apa pun. Semua berjalan lancar, kondusif, dan transparan. Kami melihat penurunan partisipan, dan itu menjadi pekerjaan kami untuk menaikkan kembali,” ujarnya di sela rapat pleno rekapitulasi.
Di sisi lain, pada Pilkada tingkat kabupaten dan kota, Kepala Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Zacky Muhamad Zam Zam menyebutkan sebanyak 11 kabupaten/kota di Jawa Barat masih bersengketa terkait hasil rekapitulasi suara sehingga berpotensi mundurnya jadwal pelantikan kepala daerah.
Sidang perkara gugatan maksimal baru dapat diselesaikan pada Februari 2024 dari Mahkamah Konstitusi. Ke-11 kota/kabupaten itu antara lain Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Tasik, Cirebon, Subang, Bandung Barat, Pangandaran, Kota Bekasi, dan Kota Depok.
Berdasarkan data dari Badan Kesbangpol Jawa Barat, dana hibah Pilkada dari Pemda Provinsi sekitar Rp1,6 triliun yang terdiri dari anggaran KPU sebesar Rp1,104 triliun dan bawaslu sebesar Rp305,2 miliar, yang mana 40 persennya direalisasikan pada 2023.
Selain anggaran untuk KPU dan bawaslu, Pemda Provinsi juga menyiapkan anggaran untuk keamanan Pilkada bagi TNI/Polri yang terdiri dari anggaran untuk Polda Jabar sebesar Rp137,4 miliar, Polda Metro Jaya Rp20 miliar, Kodam III Siliwangi sebesar Rp40 miliar dan Kodam Jaya Rp2,6 miliar. Anggaran keamanan sendiri akan direalisasikan pada tahun 2024.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jawa Barat Sumasna memastikan belum menerima laporan atau aduan adanya aparatur sipil negara (ASN) melanggar peraturan netralitas selama 22 hari masa kampanye Pilkada 2024.
Meski begitu, Sumasna memastikan tahapan sosialisasi pengawasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran netralitas ASN di Pemprov Jabar akan terus berjalan hingga selesai masa pencoblosan Pilkada 2024.
“Untuk saling mengingatkan kembali posisi ASN di urusan Pilkada atau Pemilu itu harus netral,” ucapnya.
Jabar telah sukses menggelar pemilu, pemimpin baru pilihan rakyat sudah ditetapkan dan tinggal dilantik pada 2025. Saatnya warga Jabar bersatu kembali. Perbedaan pandangan dan pilihan politik merupakan dinamika demokrasi, untuk satu tujuan yakni membangun Indonesia, termasuk Jawa Barat.
Editor : Humas Jabar
(D.Ferd-Kaperwil)
