BANDUNG,Jawa Barat | Deraphukum.click | Pemerintah Kota Cirebon melakukan kunjungan kerja dan studi koordinasi ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung terkait penataan jaringan fiber optik melalui Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT).
Rombongan Pemkot Cirebon dipimpin Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon, Ma’ruf Nuryasa, didampingi Kepala BPKPD Kota Cirebon Mastara, serta jajaran OPD teknis terkait, antara lain Dinas PUPR, DPRKP, dan unsur TPKPD.
Rombongan diterima langsung Sekretaris Diskominfo Kota Bandung Mahyudin bersama jajaran.
Ma’ruf menyampaikan, kunjungan ini merupakan tindak lanjut arahan langsung Wali Kota Cirebon.
Menurutnya, hal yang telah dilakukan Kota Bandung dalam penataan kabel fiber optik dinilai sangat berhasil, terutama pada ruas-ruas strategis seperti Jalan Dago, Riau, dan Buah Batu.
“Pak Wali Kota Cirebon langsung menugaskan kami untuk belajar ke Kota Bandung. Kami ditargetkan menata 17 ruas jalan.
Karena itu kami ingin mendapatkan gambaran utuh, mulai dari inisiator awal, pola kerja sama, hingga regulasi yang digunakan,” ujar Ma’ruf.
Ia juga menyoroti dua pola yang berkembang di Bandung, yakni ducting yang dibangun langsung oleh pemerintah kota serta kolaborasi dengan BUMD atau asosiasi operator.
Selain itu, Cirebon ingin mengetahui respons asosiasi seperti APJII dan Apjatel ketika infrastruktur SJUT telah tersedia.
Sekretaris Diskominfo Kota Bandung, Mahyudin menjelaskan, penataan jaringan utilitas di Bandung memiliki perjalanan panjang.
Landasan hukumnya telah dimulai sejak Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 589 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan utilitas bawah tanah, yang kemudian diperkuat dan direvisi seiring dinamika lapangan.
Ia memaparkan tiga skema penyelenggaraan SJUT yang dapat dipilih pemerintah daerah:
1. Dibangun oleh Pemkot dan disewakan ke operator
2. Dikelola melalui BUMD
3. Kerja sama dengan asosiasi operator
“Dari tiga pilihan ini, kami menilai skema ketiga paling ideal. Pemerintah tinggal membangun komitmen, tidak perlu keluar biaya, dan hasilnya cepat dirasakan,” jelas Mahyudin.
Mahyudin menuturkan, keberhasilan Bandung bukan semata diukur dari jumlah ducting yang terbangun, melainkan dari keberhasilan menurunkan kabel udara yang selama ini membahayakan keselamatan dan merusak estetika kota.
“Pemerintah Kota Bandung mengesampingkan dulu sisi komersial.
Ada hal yang lebih penting, yakni keamanan masyarakat dan keindahan kota,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, penertiban kabel semrawut pernah menjadi sumber berbagai insiden, termasuk kecelakaan lalu lintas akibat kabel menjuntai.
Karena itu, penurunan kabel menjadi titik balik kebijakan pemerintah kota.
Program penurunan kabel di Bandung mendapat respons luas dari masyarakat.
Salah satu unggahan penertiban kabel bahkan meraih lebih dari 4 juta penayangan di media sosial, jauh melampaui jumlah penduduk Kota Bandung yang sekitar 2,6 juta jiwa.
“Ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat mendukung. Penurunan kabel menjadi cara efektif membangun citra positif pemerintah,” kata Mahyudin.
Data Diskominfo menunjukkan sekitar 82 persen warga Kota Bandung merupakan pengguna internet, menjadikannya kota dengan tingkat penetrasi internet tertinggi di Indonesia.
Kondisi ini mempertegas pentingnya infrastruktur telekomunikasi yang aman dan tertata.
Sementara itu, Kepala BPKPD Kota Cirebon, Mastara mengapresiasi capaian Bandung dan menekankan bahwa pihaknya ingin belajar secara utuh, termasuk sisi tantangan dan “cerita pahit” di lapangan.
“Kami sepakat jangan dulu berpikir komersialisasi.
Yang utama adalah multiplier effect-nya.
Tapi kami juga ingin tahu hambatan apa saja yang dihadapi Bandung agar bisa kami antisipasi,” ujarnya.
Kunjungan kerja ini ditutup dengan peninjauan lapangan ke ruas-ruas yang telah berhasil dinormalisasi serta dialog langsung dengan asosiasi operator di kawasan Dago, sebagai pembelajaran langsung dari praktik di lapangan.
Editor: Diskominfo Kota Bandung.
(D.Fer-Kaperwil)
