ACEH, | Deraphukum.click | Blangpidie, Puluhan cabang olahraga (cabor) di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) yang tergabung dalam Komite Penyelamat Olahraga Abdya menyatakan mosi tak percaya terhadap kepemimpinan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Abdya yang diketuai oleh Romi Syahputra.
Pernyataan sikap ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di salah satu kafe di Abdya pada Senin (10/3/2025) malam.
Para perwakilan Cabor yang bernaung di bawah KONI Abdya menilai kepemimpinan Romi Syahputra telah gagal dalam membangun dan mengembangkan olahraga di daerah tersebut.
Koordinator Komite Penyelamat Olahraga Abdya, Suhaimi, mengungkapkan bahwa ada sejumlah alasan kuat yang menjadi dasar mosi tak percaya ini. Ia menyoroti berbagai permasalahan yang terjadi di KONI Abdya, mulai dari dugaan penyimpangan di tubuh KONI hingga tidak transparan dalam pengelolaan anggaran olahraga.
“Banyak sekali catatan buruk dan dosa KONI di bawah kepemimpinan Romi Syahputra, khususnya dalam membangun dan mengembangkan dunia olahraga di Abdya,” ujarnya.
Suhaimi mengungkapkan bahwa salah satu persoalan utama adalah adanya rangkap jabatan dalam kepengurusan KONI Abdya. Menurutnya, hal ini bertentangan dengan Pasal 22 Ayat 2 Anggaran Dasar KONI yang melarang ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris, dan bendahara merangkap jabatan di organisasi olahraga lain baik secara horizontal maupun vertikal.
Selain itu, KONI Abdya juga dinilai tidak menjalankan Rapat Kerja (Raker) dengan cabor yang bernaung di bawahnya. Padahal, raker menjadi forum penting dalam menyusun strategi pembinaan atlet guna meraih prestasi di tingkat daerah, provinsi, hingga nasional.
“Sehingga akibat tidak dilaksanakan Raker dengan Para Cabor, banyak atlet ‘bayaran’ (sewa atlet luar) yang dipakai oleh KONI Abdya dengan menggunakan anggaran APBK dalam upaya mengejar medali, bukan prestasi,” kata Suhaimi yang didampingi sejumlah pengurus cabor.
“Hal ini sungguh sangat kita sayangkan, padahal banyak potensi atlet lokal, tapi karena tidak adanya pembinaan dan perhatian dari KONI Abdya, mereka tidak bisa kita orbitkan,” sambungnya.
Tak hanya itu, Suhaimi juga menuding Ketua KONI Abdya sering melakukan perombakan pengurus (reshuffle) tanpa mengikuti mekanisme organisasi yang seharusnya.
“Ditubuh kepengurusan KONI Abdya sang Ketua juga suka-suka dalam melakukan peremajaan Kepengurusan KONI, tanpa mengindahkan mekanisme tatacara dalam sebuah organisasi,” ungkapnya.
Dalam hal pengelolaan anggaran, KONI Abdya di bawah kepemimpinan Romi Syahputra juga disebut tidak transparan, tidak akuntabel, serta tidak proporsional dan profesional. Padahal, setiap tahunnya KONI Abdya menerima dana hibah dari APBK Abdya untuk pengembangan olahraga di daerah tersebut.
“Kemudian, sebagai catatan pengingat publik, saat periode pertama Romi Syahputra memimpin KONI Abdya, malah kantor KONI disewa di rumah tempat tinggal sang ketua,” tambahnya.
Suhaimi juga menyayangkan sikap KONI Abdya yang dinilai kurang memberikan apresiasi kepada atlet berprestasi. Ia mencontohkan atlet cabor anggar asal Abdya yang meraih prestasi di PON Aceh-Sumut 2024 dan atlit Cabor lain yang berasal dari Abdya, namun tidak mendapat perhatian dan penghargaan dari KONI Abdya.
“Tapi sangat kita sayangkan, saat ada atlet Abdya yang mengukir prestasi baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional, mereka tidak mendapat sambutan dan penghargaan dari pengurus KONI Abdya,” ungkapnya.
Suhaimi menegaskan bahwa KONI seharusnya menjadi lembaga yang bertanggung jawab dalam membina atlet dan mengembangkan olahraga secara profesional.
“Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) adalah satu-satunya organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan olahraga prestasi setiap anggotanya,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa jika tugas dan tanggung jawab tersebut dilaksanakan dengan baik, maka KONI akan menjadi wadah yang mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi.
“Hal ini sangat bertolak belakang dengan KONI Kabupaten Abdya di bawah kepemimpinan Romi Syahputra, yang sudah memasuki dua periode,” pungkasnya.
Pernyataan Sikap Komite Penyelamat Olahraga Abdya
Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, Komite Penyelamat Olahraga Abdya mengeluarkan sejumlah pernyataan sikap sebagai berikut:
1. Mendesak Ketua Umum KONI Aceh untuk memberhentikan dan mencabut Surat Keputusan (SK) Romi Syahputra sebagai Ketua KONI Abdya dan Kepemimpinan KONI Abdya diambil alih oleh KONI Aceh sampai dengan terlaksananya Musyawarah Kabupaten Luar Biasa.
2. Mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk menunda proses pencairan (NPHD) dana hibah KONI Aceh Barat Daya Tahun 2025.
3. Mendesak Ketua DPRK Abdya guna sesegera mungkin dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Cabang Olahraga dan turut serta dihadiri oleh Muspida Abdya dalam upaya mencari solusi dalam upaya kesiapan Pra PORA dan PORA Aceh Tahun 2025 di Kabupaten Aceh Jaya.
4. Mendesak pihak berwenang untuk segera melakukan audit secara total terhadap penggunaan dana hibah KONI Abdya selama Kepemimpinan Romi Syahputra.
Pernyataan sikap ini ditandatangani oleh para ketua perwakilan 17 Cabor dari total 27 Cabor yang terdaftar di KONI Abdya. (*)
