Pekalongan,Jawa Tengah | Deraphukum.click | Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, menandatangani Nota Kesepakatan Sinergitas terkait penyediaan dan pemutakhiran data dan/atau informasi statistik serta penyelenggaraan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Penandatanganan dilakukan di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, pada Jum’at (20/6/2025).
Selain Bupati Pekalongan, nota kesepakatan tersebut juga ditandatangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat, Gubernur Jawa Tengah, Bank Jateng, Tapera, serta seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Tengah.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman diwakili Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Brigjen Pol Aziz Andriansyah, menyampaikan bahwa pengembangan sektor perumahan dan kawasan permukiman menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperluas akses terhadap hunian layak yang menjadi dasar kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, “Nota kesepakatan ini adalah bentuk komitmen bersama untuk memperkuat sinergi dalam penyediaan data statistik yang akurat dan terintegrasi, serta penyelenggaraan perumahan bagi MBR dan ASN melalui Tapera dan KPR Sejahtera untuk sekitar 20.000 unit rumah, dan bisa ditambah jika diperlukan,” jelasnya.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dalam pidatonya menyatakan bahwa isu perumahan merupakan salah satu masalah sentral yang harus segera ditangani bersama. Melalui nota kesepakatan ini, Pemprov Jateng mendorong sinkronisasi antara berbagai pihak seperti perbankan, lembaga pembiayaan Tapera, dan potensi wilayah masing-masing daerah.
“Setelah penandatanganan ini, saya minta para bupati dan wali kota segera berkoordinasi dengan dinas terkait untuk pemetaan wilayah,” ujarnya.
Luthfi juga menegaskan bahwa program Kementerian PKP yakni perumahan bagi MBR dan ASN selaras dengan program Pemrov Jateng yakni Program satu KK satu rumah layak huni. Ia pun meminta agar pelaksanaanya harus dilaksanakan dengan data yang valid dan terverifikasi, by name by address.
Lebih lanjut, Luthfi mengungkapkan bahwa saat ini backlog perumahan di Jawa Tengah mencapai sekitar 310 ribu unit. Untuk menanggulangi hal itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menargetkan pembangunan 17 ribu unit rumah layak huni di seluruh kabupaten/kota pada tahun 2025. Setiap Kabupaten / Kota di Jawa Tengah akan mendapatkan kuota bantuan rumah layak huni yang berbeda-beda, disesuaikan dengan kualifikasi dan data yang masuk ke Pemprov.
Lutfi menambahkan bahwa Program ini akan dilaksanakan secara kolaboratif melibatkan TNI dan Polri guna mempercepat realisasi di seluruh kabupaten/kota, “Dalam lima tahun ke depan, insya Allah target satu juta rumah untuk Jawa Tengah bisa tercapai,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Fadia dalam keterangannya usai acara menyampaikan bahwa Kabupaten Pekalongan menerima bantuan sebanyak 506 unit rumah untuk perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, “Alhamdulillah, Kita dapat bantuan untuk 506 rumah tidak layak huni. Selain itu, juga ada kesepakatan dalam program pembangunan satu juta rumah di Jawa Tengah, terutama bagi warga yang belum memiliki rumah,” ujar Bupati Fadia.
Ia berharap, melalui bantuan subsidi dari pemerintah, warga miskin di Kabupaten Pekalongan dapat memperoleh hunian yang layak, “Satu KK, satu rumah. Itu harapan kita bersama. Saya mohon doa dari masyarakat agar ikhtiar kami – saya sebagai bupati, wakil bupati, para kepala dinas, sekda, dan jajaran – dapat mewujudkan rumah bagi warga yang tidak mampu,” tambahnya.
Fadia juga mengungkapkan bahwa dirinya telah mengupayakan tambahan bantuan rumah bagi warga yang belum memiliki tempat tinggal sama sekali, “Saat ini sedang kami ajukan lagi ke Pak Gubernur. Mohon doanya, karena doa dari masyarakat adalah kekuatan saya,” katanya.
( ARIYANTO)
